Tantangan dan kontroversi dalam pelaksanaan eksekusi hukum di Indonesia memang tidak pernah lepas dari perbincangan. Banyak pihak yang menilai bahwa proses eksekusi hukuman di Indonesia seringkali menimbulkan polemik dan perdebatan yang panjang.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi hukum di Indonesia adalah masalah overkapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2021, tingkat hunian lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 123%, jauh melebihi standar internasional yang seharusnya hanya 110%. Hal ini tentu menjadi kendala dalam proses eksekusi hukuman, karena kelebihan kapasitas ini dapat mempengaruhi kondisi kehidupan narapidana dan juga kualitas pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, overkapasitas di lembaga pemasyarakatan juga dapat berdampak pada penundaan eksekusi hukuman. Beliau menyatakan, “Tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi hukum di Indonesia adalah masalah overkapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentu menjadi kendala dalam menjalankan proses eksekusi hukuman secara efektif dan efisien.”
Selain masalah overkapasitas, kontroversi juga sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi hukum di Indonesia terkait dengan pemenuhan hak asasi narapidana. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), masih terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama proses eksekusi hukum di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Dr. Choirul Anam, seorang aktivis hak asasi manusia, “Kontroversi dalam pelaksanaan eksekusi hukum di Indonesia seringkali muncul karena masih adanya pelanggaran hak asasi narapidana. Pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan hak asasi manusia selama proses eksekusi hukum agar tidak menimbulkan kontroversi di mata masyarakat dan dunia internasional.”
Dengan adanya tantangan dan kontroversi dalam pelaksanaan eksekusi hukum di Indonesia, tentu diperlukan upaya-upaya yang lebih serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan eksekusi hukum. Semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada demi terciptanya sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.